Opini

Golput atau Khilafah?

Di tahun 2009 ini, bangsa Indonesia akan menggelar suatu hajatan politik yang kesekian kalinya. Lebih dari dua puluh partai akan ‘bertarung’ memperebutkan suara terbanyak. Berbagai langkah sudah ditempuh sebagai upaya memenangkan pemilu. Tak salah lagi, aliran dana untuk agenda ini pun bukan main banyaknya. Sehingga, banyak pihak harus merogoh saku lebih dalam untuk merealisasikan cita-citanya.

Di sisi lain, masyarakat terkesan tidak peduli dengan pesta demokrasi yang akan digelar itu. Sebagian masyarakat, malah berencana untuk tidak berpartisipasi di dalamnya (golput).

Munculnya gagasan atau rencana golput oleh sebagian masyarakat itu lebih disebabkan karena ketidak puasan terhadap sistem politik di negeri ini. Karena masyarakat menilai, menggunakan hak pilih dan tidak menggunakan (golput), hasilnya sama saja. Keduanya sama-sama tidak membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Seperti perubahan keadaan, perekonomian maupun pengentasan kemiskinan atau pengurangan pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru.

Dengan alasan yang dikemukakan kelompok masyarakat tersebut. Maka besar kemungkinan angka golput akan terus meningkat. Menurut pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito, golput pada Pemilu 2009 akan meningkat dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.”Golput pada Pemilu 2009 saya prediksi 35-40 persen. Ini berkaca dari tingginya golput pada pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah,” katanya. “Peningkatan golput itu merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap partai politik,” tandasnya.

Dengan jumlah golput yang kian bertambah tersebut, banyak pihak merasa harus bertindak. MUI pun tidak ketinggalan turut menanggapi masalah ini. Dalam forum ijtima’ yang dihadiri 700 ulama di Padang Panjang, Sumatera Barat, akhirnya diputuskan bahwa “tidak memilih sama sekali, padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.”

Banyak pihak mengamini fatwa MUI tersebut, tapi banyak pula yang sebaliknya. Salah satunya adalah pengamat politik Kastorius Sinaga. Menurutnya, fatwa tersebut berlebihan, bahkan di luar dari bidang tugasnya. Seharusnya yang dilakukan MUI sebagai panutan umat atau warga memberikan evaluasi atau koreksi yang melatarbelakangi munculnya tindakan golput tersebut. Bukan malah menghakimi orang yang akan melakukan golput.

“Saya menilai itu terlalu berlebihan dan keluar dari pokok tugas dan kerja MUI sendiri. Seharusnya sebagai panutan umat, MUI harus respon dan mengkaji kenapa orang kok cenderung atau justru ingin melakukan golput. Bukan malah mengeluarkan fatwa. Ibaratnya kan menghakimi sepihak,”

Dengan adanya fenomena ini, seharusnya pemerintah segera menanggapi dengan mencari solusi terbaik untuk kesejahteraan rakyatnya. Mereka tidak boleh melakukan kesalahan serupa dengan mengandalkan sistem pemilu/demokrasi sebagai sarana mensejahterakan rakyat. Karena sistem demokrasi telah terbukti gagal dalam membawa perbaikan. Malah, sistem ini telah membawa masyarakat semakin jauh dari sejahtera. Jika pemerintah tetap mempertahankan demokrasi, maka masyarakat akan terus dikecewakan. Mereka akan semakin tidak percaya kepada pemerintah dan partai politik. Sehingga, sudah tentu angka golput dikemudian hari akan terus melambung.

Dengan demikian, pemerintah seharusnya sadar, bahwa mereka tidak bisa terus berkutat dengan sistem demokrasi yang terbukti gagal ini. Harusnya mereka tahu bahwa ada sistem lain yang lebih bisa diharapkan mampu mensejahterakan rakyat. Sistem itu adalah sistem Islam. Karena Islam tidak saja berupa agama ritual, tapi di dalamnya terkandung seperangkat aturan hidup dari Tuhan pencipta manusia. Dalam Islam, telah ada solusi bagi berbagai problem yang dihadapi manusia. Termasuk masalah ekonomi dan kemiskinan.

Islam tidak akan pernah mengecewakan masyarakat jika diterapkan secara integral. Islam akan membawa masyarakat menuju kesejahteraan hidup yang sebenarnya.

Hal itu bisa terwujud jika institusi Daulah Khilafah Islamiyah ditegakkan. Institusi inilah yang bakal menerapkan Islam secara integral, termasuk menjalankan solusi Islam untuk menyelesaikan seluruh problematika masyarakat. Sehingga, pemerintah dan partai politik di negeri ini seharusnya tidak perlu resah dengan tingginya angka golput. Tapi, mereka seharusnya mengupayakan agar Daulah Khilafah Islamiyah segera tegak. Atau setidaknya mereka memberi dukungan penuh kepada pihak-pihak yang berjuang menegakkan Khilafah ini. Itu pun jika perjuangan mereka selama ini betul-betul untuk kepentingan masyarakat dan rakyatnya. Begitu pula, MUI seharusnya memfatwakan wajibnya menjalankan syariat Islam dan menegakkan Khilafah. Juga haramnya menjalankan sistem hukum selain Islam. Wallahu a’lam bishowab

Diskusi

4 thoughts on “Golput atau Khilafah?

  1. salam dari bandung

    kok saya di suruh memilih, saya kan tidak kenal dengan calon-calon itu. Kalau melihat gambarnya saja kan belum berarti kenal, buat apa saya memilih, siapapun menjadi presiden/wakil rakyat dia ber-edioligi sosialis, kapitalis dan komunis sekalipun, kalau saya tak bekerja tak akan makan.

    kalaupun negara ini jadi bar-bar/berlaku hukum rimba karena tidak ada pemimpinnya apa peduliku, saya bisa berperilaku seperti orang yang hidup di rimba.

    Intinya yang butuh pemimpin hanya orang yang lemah dan orang yang ingin mencari nafkah dengan mengatur kebodohan,kelemahan orang-orang yang suka beronani dalam pikiran merindukan kesejahteran.

    haruskah para pemilih digiring ke tempat-tempat pemugutan suara jika setelah pemilu ternyata mereka yang terpilih akhirnya hanya berpesta di atas penderit
    aan rakyat.??

    ????????

    http://esaifoto.wordpress.com

    Posted by esaifoto | 13/02/2009, 14:48
  2. Mbak yang baik,
    Membaca komentar mbak, sepertinya ada kekecewaan yang besar dalam diri mbak terhadap pemerintah. Mungkin bukan hanya mbak seorang yang merasa seperi itu. Bisa jadi sebagian besar masyarakat Indonesia pun merasakannya. Pasalnya, seperti yang mbak sampaikan, siapa pun presiden atau wakil rakyatnya, jika kita tidak bekerja pasti tak bisa makan. Saya setuju itu.
    Yang mungkin harus saya sampaikan adalah, semua itu terjadi karena sistem (Demokrasi) yang diterapkan oleh negara ini sangat tidak memihak kepada masyarakat (rakyat kecil). Sistem buatan manusia inilah yang terus mencetak orang yang masuk ke dalamnya –presiden dan wakil rakyat– menjadi sama saja (tidak memihak kepada rakyat). Karena itu sudah menjadi tabiat dari sistem rusak ini.
    Sehingga, sebelum berpikir siapa yang akan menjadi pemimpin atau wakil rakyat, seharusnya kita mengganti sistem rusak tadi dengan sistem yang benar, sistem yang akan membawa kesejahteraan, sistem yang diturunkan oleh pencipta manusia. Sistem itu adalah Islam. Islam menjamin dengan jaminan Tuhan, jika diterapkan dengan sempurna, maka akan mendatangkan keberkahan bagi seluruh manusia (tidak hanya penganutnya).
    Setelah sistem yang dipilih itu benar. Baru kemudian ditentukan siapa yang akan memimpin. Pemimpin disini, kriterianya ditentukan oleh Islam. Sehingga hanya yang benar-benar taqwa dan memiliki kemampuanlah yang layak menyandangnya. Setelah sistem Komunis runtuh dan gagal memberikan kesejahteraan, diikuti Kapitalis yang kini tengah sekarat, kini Islamlah satu-satunya jalan keluar menuju kesejahteraan hidup. Terbukti dalam sejarah, Islam pernah berhasil mensejahterakan manusia selama lebih dari empat belas abad.

    Posted by Nurul Ichwan | 13/02/2009, 14:48
  3. Golput Haram, Siapa Takut

    Golput menurut saya adalah pilihan, dalam bahasa undang-undang disebut hak. Artinya, tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Ketika MUI mengeluarkan fatwa haram Golput, maka dalam bahasa undang-undang menjadi dilarang Golput atau wajib memilih.
    Fatwa MUI ini dengan sendirinya membawa konsekwensi “dosa dan pahala”, Bagi yang Golput akan berdosa, sedangkan yang memilih dapat pahala. Benarkah? Hanya Allah Yang Maha Tahu. Yang pasti dalilnya sangat lemah, bagaimanapun ketika sebuah keputusan sudah memasuki wilayah syariat, maka dalil naqlinya harus jelas.
    Dalam acara debat di salah satu tv swasta, argumen Ali Mustafa dari MUI sangat lemah, baik secara aqli maupun naqli.
    Dari segi logika, pihak MUI mengungkapan perlunya dipilih pemimpin dengan legitimasi yang kuat. Hal tersebut dikaitkan dengan peristiwa penguburan Rasulullah Muhammad SAW yang sempat tertunda selama 3 hari karena menunggu terpilihnya khalifah baru.
    Padahal sistem pemilihan khalifah sangat jauh berbeda dengan pemilihan pemimpin melalui sistem demokrasi liberal-sekuler. Tertundanya pemilihan khalifah setelah Rasulullah SAW wafat, bukan karena ada atau banyaknya orang golput, tapi lebih disebabkan perdebatan siapa yang paling memenuhi syarat menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah Muhammad SAW.
    Sementara dalam demokrasi liberal-sekuler, meskipun golput mencapai 60 persen bahkan 90 persen sekalipun, pemimpin yang terpilih diakui legitimasinya, sebab kemanangan bukan dilihat dari berapa besar jumlah pemilih tapi siapa yang memperoleh suara terbanyak.
    MUI juga sempat mengutip ayat Al Quran yang artinya: “Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya dan kepada pemerintah”.
    Argumen MUI tersebut sangat tidak relevan dengan sistem pemerintahan di Indonesia saat ini.
    Pertama, Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, liberal, sekuler, sehingga tidak patut membadingkannya dengan sistem pemerintahan dan kepemimpinan di zaman Rasulullah dan khalifah-khalifah sesudahnya. Perintah taat kepada pemerintah haruslah berbanding lurus dengan ketaatan pemerintah/pemimpin bersangkutan kepada Allah dan Rasul-Nya.
    Kedua, seseorang tidak memilih bisa disebabkan karena alasan ideoligis, teknis atapun karena apatis-skeptis. Artinya, ketidaktaatan umat kepada pemerintah, khususnya dalam pemilu, selain karena memilih –sesuai UU Pemilu, memang bukan kewajiban juga karena wakil rakyat dan pemimpin yang terpilih lewat pemilu sebagian besar oportunis-pragmatis.
    Pertanyaannya, berdosakah orang yang tidak memilih karena mencari sesuap nasi untuk keluarganya? Berdosakah orang yang tidak memilih karena sudah bosan dibohongi? Berdosakah orang yang tidak memilih karena melawan kemungkaran? Sebalinya, berpahalakah orang yang memilih karena dorongan nepotisme, fanatisme dan “serangan fajar”?
    Semestinya MUI mendorong regulasi terciptanya pemerintahan yang baik dan Islami. Jangan malah “memaksa” rakyat untuk memilih anggota legislatif dan pemimpin yang “buta” dan “tuli” tapi ahi di bidang kolusi dan korupsi dan kuat menindas rakyat.
    Bagaimana umat Islam Mau “dipaksa” untuk memilih calon anggota legislatif dan pemimpin yang –ketika terpilih–justru menindas umat. Konstitusi menegaskan bahwa orang miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara, tapi sebagian besar pemimpin yang terpilih lewat pemilu jutru menindas orang miskin dan anak-anak terlantar. Allah SWT dalam firmannya juga telah menegaskan golongan orang-orang yang dikategorikan mendustakan agama. Allah SWT berfirman yang artinya: “Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? yaitu orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin” (QS. Al Maa’uun: 1-3).
    Di republik tercinta ini, kita menyaksikan hampir setiap hari orang miskin dan anak-anak terlantar diobrak-abrik petugas, petani dirampas tanahnya, anak-anak putus sekolah, kurang gizi dan busung lapar.
    Di negara dengan sistem demokrasi liberal-sekuler seperti Indonesia, jangankan mendengar fatwa haram MUI, Firman Allah dan Sunnah Rasul saja banyak yang dilanggar. Mulai minuman keras, judi, prostitusi, aborsi hingga korupsi, sudah merupakan pemandangan sehari-hari. Daripada MUI memfatwakan haramnya golput, lebih baik fatwakan wajibnya pemerintah menerapkan syariat Islam. Wallahu a’lam.bishawab

    Posted by adit | 13/02/2009, 14:48
  4. jujur…saya sebagai muslim sangat tidak setuju kalo golput haram.Fatwa MUI itu seolah-olah bernuansa politis.Seharusnya MUI malah menganjurkan pemerintah dan umat Islam untuk menegakkan syariat Islam secara kaffah bukannya menjadi ‘sapi perah’ pemerintah.Pemerintah sekarang adalah pemerintah liberal karena mengacu dan berkiblat pada Amerika.Fatwa haram dari MUI tentang golput menandakan kalo MUI takut pada pemerintah.Sebagai informasi,jumlah partai yang begitu banyak ternyata semuanya tidak ada yang berkualitas.Semua berpaham liberal.Ada satu partai yang mengaku partai Islam ternyata mereka juga liberal.Wallahu A’lam

    Posted by cah solo | 17/02/2009, 14:48

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: